Hardiknas dan Tanggung Jawab Negara Menjamin Pendidikan yang Tepat Sasaran

Hardiknas dan Tanggung Jawab Negara Menjamin Pendidikan yang Tepat Sasaran
Oleh: Hizazil Fikri Mujaki – Ketua BEM FTIK UCA

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukan sekadar seremonial tahunan. Ia adalah waktu untuk meninjau kembali arah dan keberpihakan sistem pendidikan kita—apakah ia telah benar-benar berpihak pada yang membutuhkan, atau masih menjadi panggung bagi ketimpangan dan simbolisasi kebijakan.

Pendidikan gratis telah lama menjadi jargon kebijakan publik. Namun faktanya, gratis yang dimaksud masih terbatas pada bebas SPP, sementara pungutan lain tetap membebani masyarakat miskin. Biaya seragam, alat tulis, dan iuran komite kerap menghalangi anak-anak dari keluarga rentan untuk melanjutkan pendidikan. Maka, pendidikan gratis yang dimaksud konstitusi seharusnya dimaknai secara menyeluruh dan adil, bukan sepotong-sepotong.

Di sisi lain, program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejatinya adalah solusi negara untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi mereka yang terpinggirkan. Namun, distribusi KIP di banyak daerah sering kali tidak tepat sasaran. Anak dari keluarga mapan bisa mendapatkannya karena manipulasi data, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan malah luput dari perhatian karena terkendala birokrasi atau ketidaktahuan.

Di momen Hardiknas ini, kami menyampaikan kepada Bapak Andra Soni, tokoh muda yang punya komitmen terhadap pembangunan pendidikan, bahwa saatnya negara memperkuat keberpihakan melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data yang valid. Pendidikan gratis harus dirasakan oleh mereka yang benar-benar kesulitan. Bantuan seperti KIP harus menjangkau yang tersembunyi—bukan hanya yang terdaftar.

Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan belas kasih negara. Maka, program seperti KIP dan janji pendidikan gratis harus menjadi alat pembebasan sosial, bukan alat kosmetik politik. Pemerataan bukan hanya tentang membangun sekolah di banyak tempat, tapi juga tentang memastikan setiap anak bangsa dapat menempuh pendidikan tanpa hambatan ekonomi, birokrasi, dan diskriminasi.

Pada Hardiknas ini, mari kita kembali pada semangat Ki Hajar Dewantara: mendidik dengan hati, membela yang lemah, dan memperjuangkan keadilan dalam ruang kelas. Karena masa depan bangsa tidak lahir dari angka partisipasi semata, tapi dari kesetaraan kesempatan yang nyata.

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari jaga nyala keadilan di dunia pendidikan.